MALANG | TAGAR INDONESIA.COM – Sikap gotong royong Warga RW.05 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang patut mendapat apresiasi.
Betapa tidak, warga secara mandiri mewujudkan pembangunan gorong-gorong sudetan yang berfungsi mengalihkan aliran air langsung menuju Sungai Brantas.
Hal ini dilakukan warga lantaran kawasan Jatimulyo selama beberapa tahun terjadi banjir tanpa ada tindakan konkrit dari Pemkot Malang.
Pembangunan sudetan itu dimotori langsung oleh ketua RW 05, tanpa keterlibatan atau bantuan dari Pemerintah Kota Malang.
Ketua RW.05 Jatimulyo, Sugiyanto mengatakan banjir rutin terjadi ketika hujan deras. Banjir melanda kawasan RT.04, RT.05, dan RT.06.
Hal inj terjadi karena kawasan hulu telah berubah fungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan.
“Sebelum ada pembangunan perumahan di atas perkampungan kami, wilayah ini tidak pernah banjir. Setelah beberapa titik perumahan dibangun, sering terjadi luapan air dengan debit besar,” kata Sugiyanto, yang juga sebagai pengurus LIRA Kota Malang saat dikonfirmasi, Sabtu (27/12/2025).
Sugiyanto mengatakan dampak luapan air tidak hanya dirasakan warga Jatimulyo. Akan tetapi melebar hingga kawasan Soekarno-Hatta dan Jalan Letjen Sutoyo.
Sebenarnya warga mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan pembangunan sudetan kepada pengembang maupun pemerintah melalui jalur resmi dari tingkat kelurahan (musrenbang) hingga kota.
Akan tetapi faktanya, selama bertahun-tahun, tidak ada respons konkret dari pemerintah.
Kondisi itulah membuat warga berinisiatif mengambil langkah tegas dengan melayangkan somasi kepada pihak pengembang beberapa bulan lalu.
“Kami somasi perumahan itu bahwa kalau memang tidak bisa dibangun gorong-gorong sudetan, gorong-gorong dari saluran air perumahan yang masuk ke wilayah kami, akan kami tutup,” tegas pria yang akrab dipanggil Sugik.
Ancaman penutupan saluran air tersebut akhirnya memicu respons positif dari pihak pengembang.
Melalui proses musyawarah, disepakati pembangunan gorong-gorong sudetan sebagai solusi permanen pengendalian banjir.
“Proyek ini sepenuhnya dibiayai oleh swasta dan dikerjakan dengan partisipasi warga secara gotong royong,” bebernya.
Sugik menyayangkan tidak adanya peran aktif Pemerintah Kota Malang.
Meskipun persoalan berakar dari izin pembangunan dan aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Ini murni dari kerjasama warga yang punya tanah, seluruh pamong, dan kerjasama dengan grup. Tidak ada keterlibatan sama sekali dari pihak pemerintah,” tutur Sugik.
Ia menilai pemerintah kota abai terhadap dampak lingkungan dan sosial saat menerbitkan izin pembangunan perumahan baru.
“Semoga dengan elesainya sudetan tersebut, warga berharap banjir tidak lagi terjadi, baik di RW.05 Jatimulyo maupun wilayah hilir sepanjang aliran air,” pungkasnya. (Red/gus)
