Indeks

Terkait Skandal Penyadapan Presiden, Irjen Pol Eko Hadi Resmi Dipecat dari Polri dalam Sidang Kode Etik

  • Bagikan

JAKARTA | TAGAR INDONESIA.COM – Satu tersangka kasus penyadapan presiden Prabowo Subianto Irjen Pol Eko Hadi Santoso akhirnya resmi dipecat dari anggota polri.

Kepastian ini setelah Majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Majelis hakim sidang KKEP menilai Eko Hadi melakukan tindakan tercela.

“Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, perilaku pelanggaran dinyatakan perbuatan tercela,” jelas dia.

Hanya saja terkait putusan itu, Eko Hadi menyatakan banding.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Keempat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan.

Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Atas laporan itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah. (Red/gus)

 

 

 

Penulis: JunaEditor: Agus Prasetyo
  • Bagikan
error: Dilindungi Hak Cipta
Exit mobile version