TAGARINDONESIA – Rencana penerapan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) belakangan menjadi sorotan. Kebijakan ini tidak hanya dipandang sebagai langkah penghematan BBM, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global.
Assc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UB, menilai bahwa kebijakan tersebut memiliki dimensi komunikasi politik yang kuat. Menurutnya, setiap kebijakan publik membawa pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, WFH menjadi simbol bahwa pemerintah berupaya melakukan efisiensi dari dalam terlebih dahulu. Langkah ini diharapkan dapat membangun persepsi bahwa negara tidak serta-merta membebankan kondisi ekonomi kepada masyarakat.
“Ini bentuk pendekatan persuasif, pemerintah memberi contoh sebelum meminta masyarakat ikut berhemat,” katanya.
Ia juga melihat bahwa wacana ini sengaja dilempar ke publik untuk membaca arah opini. Respons masyarakat akan menjadi pertimbangan penting sebelum kebijakan benar-benar diterapkan secara luas.
Lebih jauh, Maulina menyebut kebijakan ini sebagai sinyal kewaspadaan. Pemerintah berupaya memberi peringatan secara halus bahwa kondisi global, terutama terkait energi, sedang tidak stabil.
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berpotensi memperbesar beban subsidi energi. Dalam situasi tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga atau menanggung beban fiskal yang semakin berat.
WFH, menurutnya, menjadi salah satu opsi untuk menekan konsumsi tanpa memicu dampak langsung pada harga.
“Ini langkah preventif agar tekanan tidak langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi dampak negatif. Salah satunya adalah kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik jika ASN bekerja dari rumah.
Selain itu, tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan ini bisa disalahartikan sebagai tanda krisis yang lebih besar. Hal tersebut berpotensi memicu kepanikan di tengah masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi komunikasi yang tepat. Pemerintah harus mampu menjelaskan tujuan kebijakan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi.
Di sisi lain, ia juga menilai bahwa kebijakan efisiensi akan lebih mudah diterima jika diiringi dengan perbaikan pengelolaan anggaran negara secara menyeluruh.
“Publik ingin melihat bahwa penghematan dilakukan secara adil dan konsisten,” tegasnya.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pelaksanaan teknis, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.
