MALANG | TAGAR INDONESIA.COM – Kepastian siapa tokoh yang akan memimpin Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang periode 2026–2031 masih menjadi teka- teki.
Namun rumor yang berkembang di masyarakat, Surat Keputusan (SK) DPP PKB terkait penetapan ketua DPC PKB Kabupaten Malang dikabarkan akan turun pada Juni 2026 ini.
Seperti diketahui, penjaringan Calon Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang beberapa waktu lalu telah digelar Muscab di Hotel Grand Miami (29/3/2026).
Hasilnya di Muscab PKB muncul tujuh nama dalam tahap penjaringan.
Diantaranya Hj. Khofidah, H. Kholik, H. Ali Murtadlo (Gus Tadlo), H. Abdulloh Satar, Muslimin, Nur Mutiah Faridah hingga Hikmah Bafaqih.
Tapi nama Gus Tadlo menjadi kandidat kuat lantaran didukung 22 PAC dari 33 PAC Se Kabupaten Malang.
Seiring proses yang kini tengah berjalan, informasi yang didapatkan jurnalis media tagar infonesia, dari tujuh nama yang terjaring di Muscab kini bursa pencalonan ketua DPC PKB Kabupaten kini mengerucut pada dua kandidat kuat.
Kandidat pertama, figur perempuan dari Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur, yakni antara Hikmah Bafaqih atau Khofida.
Sedangkan kandidat kedua berasal dari internal Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang.
Sinyal persaingan inilah yang memicu reaksi keras dari kalangan akar rumput di level DPAC.
Sebanyak 33 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PKB se-Kabupaten Malang secara terbuka telah menyatakan menyuarakan penolakan terhadap figur pemimpin perempuan.
DPAC menuntut agar seorang Ketua DPC PKB Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang laki-laki.
Adapun pertimbangan pemimpin harus laki-laki karena berdasarkan landasan kultural.
Perwakilan DPAC PKB Kecamatan Kromengan, Sonhaji mengatakan landasan kultural bahwa seorang imam harus laki-laki.
“Imam itu ya laki-laki,” ujar Sonhaji kepada awak media Sabtu (30/5/2026).
Hal senada juga disampaikan perwakilan DPAC PKB Kecamatan Pakisaji, Miftahul Huda.
Miftahul Huda menambahkan faktor psikologis dan budaya organisasi akan menjadi hambatan jika partai dipimpin oleh perempuan.
Terlebih wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas mencapai 33 kecamatan.
Kepemimpinan perempuan, kata Miftahul Huda berpotensi menciptakan sekat dalam berkoordinasi.
“Apabila pimpinannya seorang perempuan, maka komunikasinya akan ewuh-pakewuh. Pasti ada roso sungkan,” beber Miftahul Huda.
Tak hanya menolak pemimpin dari perempuan, sebelumnya perwakilan DPAC Tumpang H. Imam Bashori juga menekankan calon ketua DPC PKB Kabupaten Malang harus memiliki rekam jejak bebas dan tidak tersangkut persoalan kasus hukum.
Ini sangat diperlukan untuk membangun citra partai yang bersih sehingga harapannya bisa meningkatkan kepercayaan publik.
Terlebih lagi, di era saat ini di tengah maraknya politik uang dan korupsi.
“Dengan memilih pemimpin yang bebas dari kasus hukum tentunya akan meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap partai PKB sendiri,” pungkasnya. (Red/gus)
