JAKARTA| TAGAR INDONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara menanggapi pengakuan Fahd Arafiq yang mengklaim memberi uang sebesar Rp 70 miliar untuk gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK saat ini masih fokus mendalami substansi perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Adapun substansi atau pokok perkara yang dimaksud KPK adalah dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.
“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus pada substansi pokok perkara. Kedua dugaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Budi mengatakan dugaan tersebut berkaitan dengan adanya uang dalam jumlah besar yang ditemukan penyidik saat operasi tangkap tangan (OTT).
Mengingat dalam peristiwa yang tertangkap tangan itu tim KPK menemukan sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga diperoleh para oknum di Kementerian ATR/BPN.
“Tidak hanya terkait layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil,”beber Budi.
KPK juga mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan laporan setelah perkara tersebut naik ke tahap penyidikan.
“Tentunya setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dijelaskan dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” kata Budi.
Seperti diketahui, Fahd sebelumnya mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka.
Ia menyebut uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp 70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” Kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.
Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Fahd mengaku awalnya menolak permintaan itu sebelum bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).
Gus Ipul Wakil Ketua Umum PBNU Membantah
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membantah pernyataan Fahd itu.
“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti Itu sama dengan fitnah,” kata Ipul saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).
Ipul mempertanyakan pernyataan Fahd itu sebab Fahd bukan pengurus NU, bukan panitia Muktamar dan juga bukan peserta Muktamar.
Gus Ipul pun meminta Fahd tidak membual dan menyebarkan omong kosong.
“Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU. bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” tutur mantan Wagub Jatim ini.
Ipul mempersilakan omongan Fahd itu untuk dibuktikan agar menjadi terang-benderang dan menjadi fitnah. (Red/gus)
