MALANG | TAGAR INDONESIA.COM – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Malang menggelar sosialisasi bertema “Momentum Bulan Ramadhan sebagai Penguat Kerukunan dan Kebhinekaan Bangsa” di Gedung DPC PDIP Kota Malang Jalan Panji Suroso No. 5C, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Senin sore (23/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran struktural partai, anggota fraksi DPRD Kota Malang, perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, serta pengurus PAC, ranting dan anak ranting.
Agenda ini merupakan agenda Ketua Komisi E DPRD Propinsi Jatim yang juga kader PDIP Dr. Sri Untari Bisowarno menjadi ruang konsolidasi internal sekaligus refleksi perjuangan partai PDIP dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Di kesempatan itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari menyampaikan perkembangan terkait reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan akibat penyesuaian data nasional.
Sri Untari menjelaskan warga di Jawa Timur terdapat sekitar 1,4 juta warga yang terdampak cut off lantaran BPJS nya di non aktifkan.
Sedangkan untuk Kota Malang jumlah warga yang terdampak berkisar 9.000 orang. “Penonaktifan ini bagian dari proses pembaruan menuju Data Terpadu Tunggal Nasional guna meminimalisasi penyimpangan penerima bantuan sosial,” ujar Sri Untari kepada awak media.
“Proses pendataan ulang ini menyebabkan sebagian warga terlempar dari kepesertaan PBI. Namun bagi masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 masih dapat direaktivasi,” sambung Sri Untari.
Sri Untari mencontohkan sejumlah kasus yang ditemuinya saat reses, seperti pasien hemodialisa, penderita TBC, gangguan jantung, hingga kondisi kesehatan kronis lainnya.
“Pada kasus penyakit katastropik dan perawatan lanjutan, reaktivasi dapat dilakukan melalui rekomendasi rumah sakit dan Dinas Sosial setempat,” tutur politisi asal Malang ini.
Adapun prosedurnya, kata Sri Untari, warga cukup menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit yang dibawa ke Dinas Sosial untuk diunggah ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan.
“Untuk proses aktivasi bahkan bisa berlangsung dalam waktu 24 jam,” beber Sri Untari.
Sri Untari mengaku telah memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Kanwil Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk memastikan mekanisme reaktivasi berjalan cepat dan tidak berbelit.
Tak hanya itu, DPRD Jatim juga mendorong agar Gubernur Jatim mengeluarkan surat edaran gubernur untuk memperjelas alur layanan tersebut.
Sri Untari mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran bantuan kesehatan hingga Rp l25 miliar.
Anggaran ini melalui skema pembiayaan khusus bagi warga yang benar-benar tidak terakomodasi dalam PBI maupun kepesertaan mandiri.
“Jika benar tidak masuk skema mana pun, masih bisa menggunakan biaya kesemasan dengan verifikasi desil ekonomi dari kelurahan. Yang terpenting, masyarakat tidak boleh terhambat mengakses layanan kesehatan,” tegas perempuan yang getol di bidang koperasi ini.
Disisi lain, Sri Untari juga mengingatkan Ramadhan 1447 H tahun ini, bagi PDI Perjuangan Kota Malang harus menjadi pengingat bahwa berpolitik harus dijalankan dengan hati, keberpihakan, dan tanggung jawab kebangsaan.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota, Amithya Ratnangganing Sirraduhita menambahkan Ramadhan harus dimaknai sebagai ruang muhasabah perjuangan.
Perempuan yang akrab di panggil Mia ini mengingatkan partai politik tidak boleh sekadar hadir dalam kontestasi elektoral, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Sudah sejauh mana partai ini benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat? Sejauh mana wakil rakyat kita membawa aspirasi dari bawah ke ruang-ruang kebijakan,” tuturnya.
Mia juga mendorong penguatan sinergi lintas level, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, hingga jajaran struktural partai di tingkat bawah.
“Dalam berpartai kita boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh lelah mencintai masyarakat. Perbedaan adalah rahmat, namun perpecahan adalah mudarat. Tujuan kita tetap sama, memperjuangkan keadilan sosial,” bebernya.
Mia juga menekankan pentingnya menjaga ukhuwah kader, merawat kebersamaan, serta memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun struktural partai benar-benar terakumulasi dalam kebijakan publik. (Red/gus)
