JAKARTA | TAGAR INDONESIA.COM – Aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah kembali mengguncang publik Indonesia.
Kali ini kepala daerah yang terjaring OTT Bupati Pemalang, Jawa Tengah.
Pada Selasa malam (28/7/2026) Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam OTT KPK.
Namun sebelum diterbangkan ke Jakarta, Anom bersama sejumlah pihak lainnya lebih dahulu menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pemalang yang dipinjam sementara oleh tim penyidik KPK.
Hal itu dibenarkan Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana.
Rendy Setia mengatakan penyidik KPK memanfaatkan dua ruangan di Polres Pemalang sebagai lokasi pemeriksaan awal terhadap para pihak yang terjaring OTT.
“Tadi malam rekan-rekan dari KPK ada kegiatan di Pemalang. Sampai sekarang masih proses pemeriksaan. Dua ruangan di Polres yang di pakai,” ujar Rendy.
Usai pemeriksaan awal selesai, para terperiksa kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah mengonfirmasi pelaksanaan OTT di Kabupaten Pemalang.
Hanya saja, lembaga antirasuah belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Sedangkan penyidik KPK usai OTT langsung bergerak melakukan pengamanan sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara.
Salah satunya adalah ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang yang dipasangi garis penyegelan.
Tak hanya itu, dua unit rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, juga turut disegel.
Kedua rumah tersebut diduga berkaitan dengan kontraktor swasta yang disebut memiliki hubungan dekat dengan pihak yang sedang diperiksa.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena Anom Widiyantoro baru menjabat sebagai Bupati Pemalang sekitar satu setengah tahun.
Ia resmi dilantik pada 20 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada Pemalang 2024 bersama wakilnya, Nurkholes.
Dalam kontestasi tersebut, pasangan Anom-Nurkholes diusung koalisi Partai Golkar, PSI, Partai Gelora, Perindo, Hanura, dan Partai Buruh.
Mereka meraih 278.043 suara atau 44,51 persen dari total suara sah untuk memimpin Kabupaten Pemalang periode 2025–2030.
Sebelum terjun ke dunia politik, Anom dikenal memiliki karier panjang di lingkungan BUMN. Ia mengawali karier di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak 1996 dan menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Manajer Keuangan Luar Negeri hingga General Manager.
Kariernya kemudian berlanjut sebagai Direktur PT Wijaya Karya Realty serta Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Properti pada periode 2021–2024 sebelum mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang dilaporkan pada Maret 2026, Anom memiliki kekayaan bersih sebesar Rp21,3 miliar. Nilai tersebut berasal dari total aset sekitar Rp22,5 miliar yang terdiri atas tanah dan bangunan di sejumlah kota, surat berharga, kas, harta bergerak lainnya, serta aset lain, setelah dikurangi hutang sekitar Rp1,2 miliar.
OTT di Pemalang menambah panjang daftar kepada daerah yang tersandung OTT penindakan KPK sepanjang 2026.
Berdasarkan catatan, operasi ini menjadi OTT kepala daerah ke-12 sekaligus OTT ke-18 yang dilakukan KPK pada tahun ini.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah seperti Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman juga pernah terjaring operasi serupa.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan.
Lembaga antirasuah itu belum mengumumkan secara resmi pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun barang bukti yang berhasil diamankan dalam OTT. (Red/gus)
