TAGAR INDONESIA.COM — Sebuah langkah strategis dan menyeluruh digagas oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Jawa Timur dalam upaya membersihkan lembaga pemasyarakatan dari jerat narkotika dan praktik ilegal penggunaan ponsel. Dalam sebuah deklarasi monumental yang digelar pada Rabu (21/5/2025).
Institusi ini mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran aturan melalui sinergi lintas lembaga.
Berlokasi di kantor Kanwil Ditjen PAS Jatim, acara deklarasi berlangsung di bawah sorotan publik dan disaksikan langsung oleh mitra strategis, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, serta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
Ketiga lembaga ini hadir bukan semata sebagai undangan, tetapi sebagai pilar pengawasan dan pendukung transformasi sistem pemasyarakatan di wilayah Jatim.
Deklarasi tersebut menyoroti tiga fokus utama yang menjadi dasar gerakan perubahan:
1. Penolakan total terhadap narkoba dan HP ilegal di dalam Lapas dan Rutan, sebagai komitmen untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan steril dari pengaruh eksternal yang merusak.
2. Peningkatan pengawasan serta penegakan aturan yang konsisten dan tegas, melibatkan kolaborasi erat dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas eksternal untuk menjamin objektivitas dan transparansi.
3. Penguatan integritas petugas pemasyarakatan, yang dinilai sebagai ujung tombak keberhasilan sistem pembinaan di dalam tembok penjara.
Kepala Kanwil Ditjen PAS Jawa Timur, Kadiyono, dengan lantang menyatakan bahwa gerakan ini bukanlah rutinitas seremonial, melainkan manifestasi dari niat institusional untuk berubah.
“Ini bukan seremoni biasa. Ini adalah pernyataan moral dan kelembagaan bahwa kami siap membersihkan seluruh Lapas dan Rutan dari narkoba dan HP ilegal,” tegasnya.
Sebagai bukti nyata, kegiatan ini disertai dengan pemusnahan ratusan unit ponsel ilegal yang disita dari hasil penggeledahan di 39 Lapas dan Rutan se-Jawa Timur sepanjang tahun 2025.
Aksi simbolis ini tidak hanya menjadi bentuk penegakan aturan, tetapi juga pesan keras kepada semua pihak bahwa tidak ada ruang toleransi bagi pelanggaran.
Lebih jauh, demi memastikan integritas aparat internal, Kanwil Ditjen PAS Jatim juga melakukan tes urine secara acak terhadap para petugas pemasyarakatan.
Ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa para penjaga hukum tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang kerap menyusup melalui celah kelemahan integritas.
Langkah progresif ini menunjukkan bahwa Kanwil Ditjen PAS Jatim tengah mengarahkan sistem pemasyarakatan menuju transformasi fundamental: dari sekadar tempat menjalani hukuman menjadi institusi pembinaan yang manusiawi, bersih, dan berwibawa.
Dengan semangat kolaboratif dan prinsip zero tolerance, deklarasi ini menjadi titik balik penting dalam sejarah pemasyarakatan Jawa Timur—menuju Lapas dan Rutan yang bukan hanya terkunci dari luar, tetapi juga tertutup rapat dari kejahatan di dalam.
