TAGARINDONESIA – Universitas Brawijaya (UB) kembali memanfaatkan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 sebagai ruang refleksi sekaligus evaluasi besar-besaran terhadap budaya integritas di lingkungan kampus. Bukan sekadar menyampaikan laporan, UB juga memberikan penghargaan kepada fakultas yang berhasil menjaga zona integritas, menandai babak baru penguatan pengawasan pasca transformasi PTNBH.
Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, menyampaikan bahwa indeks persepsi antikorupsi internal terus menunjukkan tren positif sejak pertama kali diukur. Baseline 2023 berada di posisi 2,40. Kemudian melesat ke 3,42 pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 3,52 pada 2025. Angka konsisten ini menurutnya mencerminkan kesadaran sivitas yang makin matang dalam menolak perilaku menyimpang.
Survei tersebut juga mengurai area-area yang dianggap rawan, seperti gratifikasi, proses pengadaan, dan pelayanan publik. Ngesti menegaskan bahwa sejumlah kebiasaan kecil yang dulu dianggap wajar kini tak lagi menemukan tempatnya. “Kebiasaan memberi kue setelah ujian, misalnya, sudah tidak ada lagi,” tegasnya.
Pada ranah pengadaan barang dan jasa, UB meminta vendor mengisi survei khusus sebagai bentuk kontrol tambahan untuk mengantisipasi pungli. Di bidang layanan publik, UB mengintegrasikan seluruh unit kerja dalam sistem pelayanan terpadu agar proses lebih transparan dan tidak diskriminatif.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Prof. Dr. Unti Ludigdo, menjelaskan bahwa integritas juga dipantau dalam aktivitas kemahasiswaan. Proposal, anggaran, dan laporan kegiatan mahasiswa seluruhnya dikawal Direktorat Kemahasiswaan sebagai mekanisme pencegahan dini. Unti menilai mahasiswa UB memiliki kesadaran integritas yang cukup baik, namun sistem tetap diperlukan agar penyimpangan kecil tidak berkembang.
Dalam momentum Hakordia ini, UB juga menyampaikan penghargaan kepada fakultas yang memperoleh nilai tinggi pada Indeks Persepsi Antikorupsi dan Area 5 Zona Integritas. Fakultas yang menerima penghargaan antara lain:
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Fakultas Ilmu Komputer
4. Fakultas Teknologi Pertanian
5. Fakultas Ilmu Administrasi
UB juga memastikan bahwa sistem penegakan sanksi tetap berjalan. Meski tidak diumumkan ke publik, sanksi yang diterapkan beragam, mulai dari pengurangan anggaran hingga pemberhentian pegawai. Unti menegaskan bahwa semua mekanisme punishment mengikuti ketentuan internal.
Selain itu, UB melaporkan perkembangan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBM). Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) merupakan fakultas pertama yang memperoleh status WBK dan kini memasuki proses penilaian WBM oleh kementerian. UB menargetkan seluruh fakultas mencapai predikat serupa dalam beberapa tahun mendatang.
Penerimaan mahasiswa baru ikut menjadi prioritas penguatan integritas. Digitalisasi sistem seleksi, mulai seleksi berbasis nilai, rapor, hingga verifikasi OTPK, dinilai mampu menutup celah kecurangan. Temuan administrasi yang sempat muncul di tahun-tahun sebelumnya kini semakin minim.
Menutup agenda, Prof. Unti mengingatkan bahwa korupsi tumbuh dari toleransi kecil yang dibiarkan terlalu lama. Karena itu Hakordia 2025 diharapkan menjadi titik penguat komitmen, bukan sekadar upacara rutin tahunan. UB menegaskan komitmennya agar nilai integritas tertanam kuat di seluruh lapisan organisasi, sehingga praktik korupsi tak mendapat ruang untuk berkembang.
