MALANG | TAGAR INDONESIA.COM – Setelah mendapatkan protes dari warga, Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) I Malang bakal membebaskan warga sekitar untuk melintas Bendungan Lahor.
Hal ini diketahui setelah PJT 1 menggelar pertemuan dengan beberapa kepala desa sekitar bendungan Lahor yakni Kepala Desa Karangkates (Malang), Kepala Desa Jambuer (Malang), Kepala Desa Ngreco (Blitar), Kepala Desa Boro (Blitar), Kepala Desa Olak Alen (Blitar), Kepala Desa Selorejo (Blitar), dan Direktur PT Xfresh Citra Perkasa.
Tak hanya itu, dalam pertemuan yang digelar di Gardu Pandang Bendungan Sutami, Senin (9/2/2026) itu juga mengundang jajaran Muspika setempat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Seusai audensi, Bayu Pramadya Kurniawan Sakti selaku Kepala Sub Divisi Pengusahaan 2 WS Brantas mengatakan pihak PJT 1 akan menggratiskan warga sekitar Bendungan yang melintas di area vital negara Bendungan Lahor.
“Ya kesepakatannya akan digratiskan mulai minggu depan,” ujar Bayu saat diwawancarai sejumlah awak media di Gardu Pandang Bendungan Sutami.
Untuk teknisnya, kata Bayu, warga yang memang domisili dekat dengan Bendungan Lahor bisa menyampaikan kartu identitas serta jenis kendaraan yang dimiliki kepada petugas yang menjaga portal.
Setelah itu, identitas dan kendaraan warga akan tercatat di petugas PJT sebagai database untuk menjadi acuan penjaga portal.
“Kalau sudah terekam datanya, otomatis ketika mereka melintas portalnya langsung terbuka otomatis,” tutur Bayu.
Seperti diketahui, akibat PJT 1 mengeluarkan kebijakan dalam memberlakukan tiket masuk Bendungan Lahor Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dengan penerapan sistem kartu elektronik (e-toll) di Bendungan Lahor mendapatkan protes warga di sekitar Bendungan Lahor.
Alasan mereka, bendungan tersebut sebagai jalan alternatif yang menghubungkan Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang dan Desa Ngreco, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, atau Malang-Blitar.
Sedangkan protes warga tersebut, agar diberikan kemudahan untuk masuk Bendungan Lahor dengan kartu gratis khusus warga di sekitar jalan alternatif melalui bendungan tersebut.
Karena itu, warga dua desa yang berbeda wilayah kabupaten itu meminta kepada PJT I Malang, seperti meminta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penjaga portal retribusi yang lebih humanis, bebaskan pelajar sekitar wilayah Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Selorejo, angkutan umum rute Malang-Blitar.
Serta warga sekitar terdampak pembangunan area bendungan dari pungutan masuk jalan bendungan, dan bebaskan pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di dalam kawasan Bendungan Lahor. (Gus)
