TAGAR INDONESIA.COM – Maraknya suara-suara sumbang soal beban wali murid terkait acara wisuda sekolah membuat Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Utara angkat bicara.
Untari yang merupakan Ketua Komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, menghimbau dengan tegas kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk meniadakan kegiatan wisuda atau pelepasan formal yang bersifat seremonial dan berbiaya tinggi di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK).
“Kami memandang bahwa urgensi pelaksanaan wisuda di tingkat sekolah menengah tidak bersifat prioritas dalam konteks dunia pendidikan saat ini. Apalagi, dalam kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil, banyak orang tua siswa menghadapi tekanan finansial yang cukup berat akibat ketidakpastian penghasilan dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi,” ujar Untari dengan nada tegas, Kamis (08/05/2025)
Untari menegaskan pendidikan haruslah berorientasi pada substansi dan nilai.
Bukan pada kegiatan yang hanya bersifat simbolik namun berdampak pada beban biaya tambahan.
“Kita semua—pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan—harus menunjukkan kepekaan sosial dan empati terhadap realitas yang sedang dihadapi oleh masyarakat,” ucap politisi PDIP ini.
Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong agar sekolah-sekolah lebih fokus pada penyempurnaan proses belajar-mengajar dan pembinaan karakter peserta didik, serta menggantikan kegiatan wisuda dengan alternatif kegiatan yang lebih sederhana, edukatif, dan tidak membebani orang tua secara finansial.
“Kami percaya bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang inklusif, adil, dan peka terhadap kondisi masyarakat. Mari kita wujudkan lingkungan pendidikan yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (Doni)
