Korupsi 3,27 Miliar di Wisata Kebun Binatang Surabaya, Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka

  • Bagikan
banner 468x60

SURABAYA | TAGAR INDONESIA.COM – Langkah Kejati Jawa Timur untuk mengusut kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) 2025-2026 membuahkan hasil.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akhirnya resmi menetapkan dan sekaligus menahan empat orang tersangka pada Kamis malam (19/11/2026).

Adapun keempat tersangka itu antara lain Direktur Keuangan dan SDM berinisial MN, Direktur Operasional dan Umum berinisial NW, anggota Badan Pengawas berinisial EES, serta seorang advokat dari kantor hukum Ma’ruf Syah & Partner berinisial MM. Mereka diduga kuat terlibat dalam penyimpangan uang kas perusahaan daerah yang merugikan keuangan hingga Rp 3,27 miliar.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran penyidik menemukan dugaan penggunaan uang kas perusahaan daerah untuk mengupayakan penghentian penanganan perkara hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Kejati Jawa Timur.

Baca Juga:  Haul Akbar Al Imamain 2025, Cegah Kemacetan Pengendara Diminta Hindari Alun-Alun Merdeka

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA, menjelaskan bahwa penetapan empat tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS.

Berdasarkan siaran pers Kejati Jawa Timur, empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial MN, NW, EES, dan MM.

MN merupakan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PDTS KBS. NW menjabat sebagai Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS.

Sedangkan EES merupakan anggota Badan Pengawas PDTS KBS.
Adapun MM merupakan seorang advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Baca Juga:  KONGRES III PROJO akan Digelar Awal Nopember 2025 di Jakarta

Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat keputusan bernomor KEP-1635/M.5/Fd.2/11/2026 hingga KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026. Seluruh keputusan diterbitkan pada 19 November 2026.

Keterlibatan sejumlah unsur dalam struktur perusahaan daerah tersebut menjadi perhatian serius, mengingat dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan uang kas perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap Kejati Jatim, dugaan penyimpangan bermula pada Februari 2025.

Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejari Tanjung Perak. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sewa tenant.

Menghadapi persoalan hukum tersebut, tersangka NW dan MN diduga menghubungi EES untuk menanyakan keberadaan pengacara yang dapat membantu menangani perkara.

Baca Juga:  Miris, Bawa Nama Kabupaten Malang Ratusan Atlet POPDA dan PEPARPEDA III, Wali Murid Atlet Patungan Bayar Penginapan dan Trasnportasi

EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Dalam perkembangannya, MM disebut diminta mengupayakan agar perkara yang sedang ditangani Kejari Tanjung Perak dihentikan.
Untuk pendampingan hukum tersebut, MM diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta. Selain itu, MM juga meminta dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.

Permintaan dana tersebut diduga disetujui oleh NW dan MN dengan menggunakan uang kas PDTS KBS.

Keduanya kemudian memerintahkan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, untuk mengeluarkan uang perusahaan tersebut.

Selanjutnya, uang diserahkan oleh EES kepada MM. Namun, berdasarkan keterangan penyidik Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak. (Red/gus)

 

Penulis: JunaEditor: Agus Prasetyo
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilindungi Hak Cipta