TAGAR INDONESIA.COM – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ulil Absar Abdalla turut hadir menjadi pemateri di acara Sarasehan Ulama dengan tema Asta Cita dalam Perspektif Ulama yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025) hari ini.
Dalam kesempatan itu, Ulil menyebut Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut sebenarnya adalah Asta Maslahat, yang berarti delapan kemaslahatan.
“Kalau kita baca Asta Citanya pemerintahan Presiden Prabowo, di sana ada delapan kemaslahatan. Saya menyebutnya Asta Cita ini sebetulnya Asta Maslahat, delapan maslahat,” ujar Ulil.
Maslahat pertama, kata Ulil adalah soal Pancasila, demokrasi, dan HAM.
Ada juga cita-cita atau maslahat lain yang juga penting, sehingga demokrasi dan HAM hanya merupakan salah satu dari cita-cita bangsa Indonesia.
“Demokrasi dan HAM itu hanya salah satu dari cita bangsa Indonesia. Atau kalau pakai bahasa NU, demokrasi dan HAM itu salah satu daripada maslahat yang dimiliki oleh bangsa ini,” terangnya.
Bahkan Ulil menggunakan istilah multiple maslahat untuk menggambarkan banyaknya maslahat yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak mereduksi persoalan Indonesia hanya pada soal demokrasi dan HAM saja.
“Oleh karena itu, ketika kita menelaah Indonesia, jangan mereduksi Indonesia pada soal demokrasi dan HAM saja. Karena maslahat kita banyak,” tegas pria yang akrab disapa Gus Ulil itu.
Dalam kesempatan yang sama Ketua PBNU Rumadi Ahmad mengatakan bahwa hampir seluruh isi Asta Cita merupakan sesuatu yang syar’i.
Menurut dia karena syar’i itulah masyarakat sebagai warga negara tidak hanya terikat melainkan juga memiliki kewajiban untuk memastikan cita-cita tersebut terwujud.
“Karena apa? Karena hampir semua isinya itu kemaslahatan,” kata Rumadi
Acara Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama dengan tema Asta Cita dalam Perspektif Ulama digelar sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Lahir ke 102 Nahdlatul Ulama.
Hadir dalam acara ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Lemhanas Ace Hasan Sadzily, puluhan ulama, juga para akademisi. (*)
