TAGAR INDONESIA.COM – Semakin banyak saja pihak yang menyoroti proyek pengaspalan Hotmix di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang diduga dikerjakan asal-asalan.
Karena pantauan media ini di lapangan, proyek pengaspalan hotmix yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2025, sebesar Rp.133.080.000 diduga tidak sesuai spesifikasi.
Ini terlihat ada fakta di lapangan beberapa aspal yang baru dikerjakan sudah terlihat hancur.
Bahkan, hasil penelusuran jurnalis media ini, proyek pembangunan aspal Hotmix yang dikerjakan pihak ketiga (rekanan) menggunakan dana bagi hasil pajak ini di sinyalir adanya dugaaan pengurangan volume.
Koordinator LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) M.Romadhony mengatakan pihaknya menyesalkan adanya temuan di lapangan dugaan adanya pembangunan aspal hotmix yang diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi.
“Temuan ini jelas kami akan tindaklanjuti,” ujar pria yang akrab dipanggil Abah Bro ini.
Abah Bro juga mendesak, pihak Kepala Desa sebagai pengguna anggaran untuk memanggil rekanan atau pihak ketiga untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan itu.
Sehingga bisa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
“Bila perlu sidak ke lapangan dan lakukan tes ketebalan aspalnya. Ini sangat diperlukan untuk memastikan ada tidaknya dugaan pengurangan volume,” tegas Abah Bro.
Seperti diketahui, ada dugaan ini setelah melihat dipapan nama kegiatan proyek pengaspalan ini tertera luas volume 864 meterpersegi (288×3) meter persegi.
Akan tetapi temuan di lapangan panjangnya bertuliskan sekitar 223,4 meter. Artinya luasannya sekitar 670,2 meter.
Belum lagi, pekerjaan aspal Hotmixnya terlihat sangat tipis.
Dan material lainnya ada dugaan dikurangi sehingga kualitas jalan tersebut diperkirakan tidak akan bertahan lama.
Kepala Desa Tirtomoyo Jatmiko ketika di konfirmasi masih terlihat sibuk dengan urusan kantornya.
“Maaf Mas Masih zoom,” ujar Jatmiko sambil terlihat tergesa-gesa.
Abah bro menegaskan persoalan ini semestinya segera ditelusuri oleh Inspektorat Kabupaten Malang.
“Tapi jika tidak ada respon, kami akan mendesak untuk membuat laporan ke aparat penegak hukum (APH) untuk turun menyelidiki proyek ini,” pungkasnya. (gus)
