TAGAR INDONESIA.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara terkait rencana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Menanggapi pro dan kontra yang berkembang, Puan menegaskan pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam proses penyusunan sejarah nasional.
DPR, melalui Komisi X yang bermitra dengan Kementerian Kebudayaan, telah mulai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna menyerap masukan dari masyarakat, terutama kalangan sejarawan dan tokoh-tokoh bangsa.
“Komisi X DPR sudah mulai melakukan RDPU, minta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya sejarawan,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (20/5/2025) kemarin.
Sebagai cucu Proklamator RI Soekarno, Puan menekankan agar semangat Jas Merah (Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah) dijadikan pedoman dalam proses penulisan ulang sejarah.
Ia mengingatkan agar tidak ada pengaburan fakta sejarah yang justru dapat merusak pemahaman generasi mendatang.
“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah yang tidak meluruskan sejarah,” tegasnya.
Puan menyadari bahwa sejarah bangsa tidak selalu penuh cerita indah, namun semua sisi—baik getir maupun manis—harus disampaikan apa adanya sebagai refleksi dan pelajaran, terutama bagi generasi muda.
“Generasi muda harus tahu kenapa Indonesia berdiri. Pahit dan getirnya, berhasil dan baiknya, itu karena banyak sekali hal yang telah terjadi dalam perjalanan bangsa,” ucap mantan Menko PMK itu.
Menanggapi target pemerintah yang ingin menyelesaikan penulisan ulang sejarah pada Agustus sebagai kado HUT RI, Puan mengingatkan agar tidak terburu-buru.
“Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati,” tuturnya.
Puan memastikan DPR akan terus mengawal proses ini dengan meminta penjelasan resmi dari pemerintah, agar penulisan ulang sejarah benar-benar menjaga integritas dan nilai-nilai perjuangan bangsa.
