TAGAR INDONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyita dua rumah mewah di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Hal ini dilakukan untuk mencari barang bukti dalam kasus proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di kurun waktu 2019-2022.
“KPK juga melakukan kegiatan penggeledahan dua rumah yang berlokasi di Surabaya dan sekitarnya,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/5/2025).
Selain dua rumah mewah, penyidik juga mengamankan uang tunai dan perhiasan bila ditotalkan sekitar Rp1 miliar.
“Penyitaan terhadap uang tunai sebanyak kurang lebih sebesar Rp200 juta, perhiasan senilai kurang lebih Rp800 juta, satu buah jam tangan mewah bertahtakan berlian dan cincin berlian,” beber Budi.
Seperti diketahui, KPK telah menahan tiga mantan anggota Dewan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry dalam kasus yang sama, yaitu Ira Puspadewi (Direktur Utama periode 2017–2024), Harry Muhammad Adhi Caksono (Direktur Perencanaan dan Pengembangan periode 2020–2024), serta Muhammad Yusuf Hadi (Direktur Komersial dan Pelayanan periode 2019–2024).
“KPK melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tiga orang mantan dewan direksi PT ASDP, yaitu IP, MYH, dan HMAC,” ujar Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan hingga 4 Maret 2025, di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK.
Adjie merupakan pemilik PT JN, yang ditetapkan sebagai tersangka namun belum hadir dalam pemeriksaan dengan alasan kesehatan.
Akibat tindakan para tersangka, kata Budi, menyebabkan kerugian keuangan negara yang nilainya mendekati Rp1 triliun.
“Atas perhitungan yang dilakukan, maka transaksi akuisisi PT JN oleh PT ASDP terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 893.160.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar seratus enam puluh juta rupiah),” urai Budi.
Adapun kronologinya, tahun 2014, Adjie selaku pemilik PT JN menawarkan perusahaannya untuk diakuisisi oleh PT ASDP Indonesia Ferry.
Akan tetapi, sebagian direksi dan dewan komisaris menolak karena kapal-kapal PT JN dinilai sudah tua, sedangkan ASDP memprioritaskan pengadaan kapal baru
Nah, pada 2018, giliran Ira Puspadewi diangkat sebagai Direktur Utama PT ASDP, Adjie kembali mengajukan tawaran akuisisi.
Rencana tersebut akhirnya dibahas. Salah satunya di rumah Adjie.
Kebetulan juga dihadiri Ira, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.
Masuk 2019, PT JN resmi mengajukan penawaran akuisisi secara tertulis kepada PT ASDP.
Perjanjian kerja sama usaha (KSU) tahun 2019–2020 dan diperpanjang hingga 2022.
Pada 26 Juni 2019, kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) Nomor MOU.30/HK.102/ASDP-2019 dan NG.5/B/04/JN/VIDIR-19, ditandatangani oleh Ira Puspadewi dan Rudy Susanto selaku Direktur PT JN. Selanjutnya ditandatangani kontraknya.
Lalu 20 September 2019, Ira mengirimkan surat kepada Komisaris Utama PT ASDP untuk meminta persetujuan kerja sama usaha dengan PT JN Group.
Tapi anehnya dalam surat tersebut tidak disebutkan rencana akuisisi.
Dalam surat kepada Menteri BUMN pada 11 Oktober 2019, Ira mengungkapkan ASDP sedang menjajaki akuisisi kapal dengan memulai kerja sama usaha terlebih dahulu.
Akan tetapi, dewan komisaris tetap menolak rencana tersebut.
Melihat fakta itu, didalam pelaksanaan KSU, ASDP memprioritaskan penggunaan kapal milik PT JN.
Ini agar kinerja keuangan perusahaan tersebut terlihat layak untuk diakuisisi.
Nah, pada 2020, setelah pergantian dewan komisaris, pembahasan akuisisi kembali dilakukan.
Hanya saja, PT ASDP belum memiliki pedoman internal terkait proses akuisisi.
Ira kemudian memerintahkan timnya menyusun draf keputusan direksi terkait akuisisi.
Rencana tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020–2024 yang disahkan oleh dewan komisaris baru.
RJPP tersebut mencantumkan rencana penambahan 53 kapal melalui kerja sama usaha.
Proses due diligence dilakukan sebelum Keputusan Direksi PT ASDP Nomor KD.30/HK.002/ASDP-2022 diteken pada 7 Februari 2022.
Tim akuisisi juga melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan valuasi sesuai permintaan direksi.
Namun, valuasi KJPP MBPRU terhadap 53 kapal PT JN diketahui telah direkayasa agar mendekati harga yang diinginkan Adjie, yakni sekitar Rp2 triliun. Rekayasa dilakukan dengan menggunakan data usia kapal berdasarkan grosse akta dan builder’s certificate, yang berbeda dengan data IMO GISIS, di mana kapal-kapal PT JN ternyata banyak yang usianya lebih tua.
Setelah negosiasi, disepakati nilai akuisisi sebesar Rp 1,272 triliun, terdiri dari Rp 892 miliar untuk nilai saham (termasuk 42 kapal milik PT JN) dan Rp 380 miliar untuk 11 kapal milik afiliasi. Manajemen baru PT JN juga menerima tanggungan utang perusahaan.
Transaksi ini dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 139 pada 22 Februari 2022.
“Berdasarkan perhitungan KPK, akuisisi tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 893,16 miliar,” pungkas Budi. (Galih)
