TAGARINDONESIA – Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Malang tidak lagi hanya berbicara soal makanan bergizi bagi pelajar. Kemunculan aksi mahasiswa yang menolak program tersebut, disusul aksi dukungan dari kelompok lain, memperlihatkan bagaimana sebuah kebijakan publik dapat berkembang menjadi arena perebutan opini dan legitimasi di ruang publik.
Pengamat public relations dan komunikasi publik Universitas Brawijaya, Assc. Prof. Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., PhD, menilai fenomena tersebut merupakan konsekuensi yang lazim ketika sebuah program pemerintah memiliki dampak luas, nilai politik tinggi, serta menjadi salah satu program prioritas nasional.
“Fenomena aksi yang dibalas dengan aksi menunjukkan bahwa MBG telah bergerak menjadi isu politik-komunikatif. Perdebatan tidak lagi hanya berkaitan dengan tujuan program untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menyentuh aspek legitimasi, transparansi, tata kelola, dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Bagi Pia, munculnya kritik terhadap program pemerintah seharusnya tidak dipahami sebagai ancaman. Justru kritik menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat membutuhkan penjelasan lebih jauh mengenai kebijakan yang dijalankan negara.
Menurutnya, dalam demokrasi, aksi mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial yang sah. Sebaliknya, dukungan terhadap program pemerintah juga merupakan hak yang sama sahnya bagi warga negara. Namun, persoalan muncul ketika perhatian publik bergeser dari substansi kebijakan menuju pertarungan jumlah massa dan kekuatan narasi.
“Demonstrasi semestinya menjadi early warning signal bagi pemerintah. Kritik harus dijawab dengan penjelasan, data, dan ruang dialog. Jika yang dikedepankan hanya mobilisasi dukungan, maka komunikasi publik berisiko berubah menjadi adu legitimasi massa,” katanya.
Ia menilai kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya aksi tandingan. Yang lebih penting adalah bagaimana narasi yang dibangun dalam setiap gerakan tersebut.
Pia mengingatkan bahwa polarisasi dapat muncul ketika isu kebijakan dikemas dalam bingkai identitas. Misalnya ketika masyarakat dipaksa memilih antara kubu pendukung pemerintah dan kubu penentang pemerintah, atau ketika kritik langsung diasosiasikan sebagai sikap anti-rakyat.
“Bahayanya adalah ketika diskusi tentang kebijakan berubah menjadi konflik identitas. Dalam komunikasi politik, polarisasi terjadi ketika masyarakat lebih sibuk menentukan pihak mana yang harus didukung daripada memahami persoalan yang sedang diperdebatkan,” jelasnya.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai aksi dukungan MBG, Pia meminta publik tetap mengedepankan sikap kritis tanpa terburu-buru membuat tuduhan. Menurutnya, tidak etis menyimpulkan adanya kepentingan politik tertentu di balik sebuah gerakan tanpa didukung bukti yang kuat.
Meski demikian, masyarakat dapat melihat sejumlah indikator untuk menilai apakah sebuah gerakan lahir secara organik atau justru terkoordinasi oleh kepentingan tertentu.
Ia menyebut transparansi penyelenggara dan sumber pendanaan sebagai salah satu ukuran penting. Selain itu, gerakan yang lahir dari pengalaman nyata masyarakat umumnya memiliki argumentasi yang lebih substantif dibanding gerakan yang hanya mengandalkan slogan-slogan seragam.
“Kalau yang hadir adalah penerima manfaat, orang tua siswa, pelaku UMKM, atau pekerja yang terlibat dalam MBG, itu bisa dipahami sebagai partisipasi yang wajar. Tetapi jika terdapat pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap program, publik tentu berhak meminta transparansi,” ujarnya.
Dalam kajian komunikasi politik, Pia juga menyinggung istilah astroturfing, yakni praktik menciptakan kesan adanya dukungan akar rumput yang spontan padahal sebenarnya terorganisasi dari atas. Namun ia menegaskan bahwa dugaan semacam itu tidak boleh dijadikan kesimpulan tanpa verifikasi yang memadai.
Lebih jauh, ia melihat aksi dukungan terhadap MBG dapat menghasilkan dua dampak yang berbeda. Di satu sisi, aksi tersebut mampu memperlihatkan bahwa program memiliki basis dukungan sosial. Namun di sisi lain, langkah itu juga berpotensi memunculkan persepsi bahwa energi lebih banyak digunakan untuk mempertahankan citra program dibanding menjawab persoalan yang dipersoalkan publik.
Menurut Pia, terdapat sejumlah isu yang semestinya menjadi fokus utama pembahasan, seperti ketepatan sasaran program, transparansi anggaran, kualitas makanan yang disediakan, mekanisme pengawasan, hingga evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jangan sampai perhatian publik bergeser menjadi siapa melawan siapa. Yang lebih penting adalah apakah program ini berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat sesuai tujuan awalnya,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang berlandaskan bukti dan keterbukaan. Program sebesar MBG, menurutnya, tidak cukup dikomunikasikan sebagai program yang baik, tetapi harus disertai data yang menunjukkan manfaat dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Pia menekankan bahwa pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa, akademisi, orang tua, penerima manfaat, pelaku UMKM, ahli gizi, hingga pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah juga perlu memisahkan komunikasi kebijakan dari komunikasi politik. Sebab MBG pada hakikatnya merupakan kebijakan publik yang harus dapat dievaluasi secara terbuka tanpa dikaitkan dengan loyalitas politik tertentu.
“Kepercayaan publik dibangun bukan karena pemerintah terus membela programnya, tetapi karena pemerintah menunjukkan kesediaan untuk mendengar, mengevaluasi, dan melakukan koreksi jika ditemukan kekurangan,” tegasnya.
Di tengah menguatnya perdebatan mengenai MBG, Pia menilai masyarakat perlu menjaga ruang demokrasi tetap sehat. Dukungan terhadap kebijakan maupun kritik terhadap kebijakan memiliki posisi yang sama pentingnya dalam proses pengawasan publik.
“Kebijakan yang baik tidak takut diuji oleh kritik. Yang perlu dijaga adalah agar dukungan tidak digunakan untuk membungkam kritik, dan kritik tidak berubah menjadi permusuhan. Demokrasi membutuhkan keduanya agar kebijakan publik bisa terus diperbaiki,” pungkasnya.
