SURABAYA | TAGAR INDONESIA.COM — Pergantian periode BEM SI Kerakyatan Jawa Timur 2026–2027 berlangsung ketika berbagai persoalan publik di Jawa Timur belum menemukan penyelesaian yang memadai.
Di tengah narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, persoalan masyarakat masih hadir dalam bentuk ketimpangan, akses pekerjaan, lingkungan, pendidikan, hingga penegakan hukum.
Kondisi tersebut menempatkan gerakan mahasiswa pada pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa kebijakan publik dijalankan dan siapa yang paling merasakan dampaknya?
Melalui Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan di Jambi, Universitas Bahaudin Mudhary Madura dipercaya memegang mandat sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027 melalui Moh. Iskil El Fatih.
Mandat tersebut hadir bukan sekadar sebagai pergantian kepemimpinan, tetapi sebagai tanggung jawab untuk membawa kembali persoalan masyarakat ke dalam agenda gerakan mahasiswa Jawa Timur.
“Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi struktural. Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya? Di situlah mahasiswa harus hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” ujar Iskil.
Menurutnya, independensi gerakan menjadi penting ketika mahasiswa berhadapan dengan pemerintah maupun institusi negara.
Kritik terhadap Pemprov Jawa Timur dan aparat penegak hukum, termasuk Polda Jawa Timur, harus dibangun berdasarkan persoalan dan data, bukan kedekatan maupun kepentingan politik sesaat.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita akan membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas. Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” tegasnya.
Periode 2026–2027 akan diarahkan pada penguatan konsolidasi antarkampus, kajian kebijakan, dan advokasi persoalan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.
Bagi BEM SI Kerakyatan, lembar baru ini bukan tentang siapa yang berada di dalam struktur, melainkan tentang keberanian gerakan mahasiswa menentukan sikap ketika berhadapan dengan persoalan rakyat. (Red/gus)
