OPINI – Lanskap sosiologis Kota Malang bersiap menyaksikan satu momentum krusial melalui deklarasi resmi Yakuza Maneges esok hari.
Entitas besutan Den Gus Thuba ini sengaja menggunakan nomenklatur yang secara historis peyoratif diidentikkan dengan sindikat kriminal lintas negara, namun manifestasi gerakannya justru berada pada ruang dakwah inklusif yang merangkul subkultur marjinal atau kaum “jalur kiri”. Sebagai kota urban yang heterogen sekaligus pusat pendidikan tinggi terbesar di Jawa Timur, kehadiran organisasi kemasyarakatan ini seyogianya diapresiasi secara jernih karena menawarkan sebuah oase baru yang akomodatif terhadap dinamika sosial ekonomi kelompok masyarakat bawah.
Melalui perspektif Rational Choice Theory dari Rodney Stark, Yakuza Maneges mengambil peran vital dalam menyediakan instrumen resosialisasi kelompok eks-kriminal, preman, dan anak jalanan lewat pendekatan humanis tanpa penghakiman moral yang kaku.
Mereka berhasil mengonversi potensi energi destruktif jalanan menjadi energi spiritual substantif yang produktif bagi ketertiban lingkungan perkotaan.
Lebih jauh lagi, peran taktis kelompok ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Malang dalam rekam jejak berani mereka saat mendampingi serta mengadvokasi para korban kejahatan asusila di institusi-institusi sensitif.
Masalah-masalah sosial akut yang kerap tersumbat oleh tembok birokrasi institusional dan kuatnya relasi kuasa berhasil mereka suarakan secara lantang ke ruang publik demi transparansi keadilan.
Secara fungsional, fenomena gerakan kultural ini sejalan dengan konsep Solidaritas Organik dari Émile Durkheim, di mana masyarakat modern yang kompleks membutuhkan diferensiasi peran unik untuk menjaga stabilitas dan integrasi sosial secara menyeluruh.
Yakuza Maneges bertindak sebagai laboratorium sosial mandiri yang mengisi kekosongan peran lembaga konseling konvensional di tingkat akar rumput Kota Malang.
Keberanian moralitas publik yang mereka tunjukkan memberikan rasa aman serta pemulihan psikologis nyata bagi para korban yang selama ini sering terpinggirkan dari akses keadilan formal negara.
Kendati memiliki fungsi kontrol sosial yang sangat esensial bagi publik, euforia deklarasi akbar ini sama sekali tidak boleh meniadakan realitas sosiologis-yuridis bahwa Indonesia menganut doktrin supremasi hukum yang absolut.
Berdasarkan kacamata Pragmatic Legal Realism, hukum memang bukan sekadar teks undang-undang kaku di atas kertas, melainkan cerminan dari tindakan nyata yang konsisten dalam menjamin ketertiban umum.
Namun, penegakan tertib hukum tersebut memiliki asas mutlak yang disebut Monopoly on the Legitimate Use of Physical Force sebagaimana dicetuskan oleh sosiolog Max Weber.
Weber menegaskan dengan sangat eksplisit bahwa hanya negara—melalui instrumen resmi Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan—yang memegang hak eksklusif serta legitimasi penuh untuk melakukan tindakan represif yuridis, mulai dari penangkapan, proses penyidikan, hingga eksekusi penyegelan fisik suatu institusi.
Oleh karena itu, seluruh aksi investigasi independen maupun pengamanan darurat di lapangan oleh pihak organisasi harus diposisikan murni sebagai tindakan preventif demi mengamankan situasi psikologis korban dan mencegah eskalasi konflik horizontal di masyarakat. Tindakan pengondisian lapangan tersebut sama sekali tidak memiliki kualifikasi yuridis sebagai tindakan eksekutorial hukum yang mandiri atau sah secara konstitusi.
Eksistensi Yakuza Maneges di Kota Malang akan mencapai legitimasi sosial dan hukum yang paripurna apabila mereka mampu secara konsisten menerapkan prinsip kemitraan sinergis sebagai early warning system bagi aparat kepolisian setempat.
Mereka harus memosisikan diri sebagai mitra strategis penyuplai data obyektif yang valid, bukan justru mengambil alih fungsi palu hakim maupun hak penggunaan borgol penyidik resmi di lapangan.
Momentum deklarasi esok hari pada akhirnya harus menjadi panggung pembuktian nyata bagi Yakuza Maneges untuk menunjukkan bahwa keberanian membela keadilan wajib selalu berbanding lurus dengan kepatuhan total pada konstitusi negara.
Malang membutuhkan orkestrasi moralitas yang berani untuk mengikis kemungkaran sosial, namun keberanian kolektif itu wajib tunduk di bawah instrumen hukum positif agar tidak melahirkan anarki baru di ruang publik.
Kehadiran organisasi ini harus mampu melahirkan ketertiban sosial yang teratur, bukan sebaliknya memicu disorganisasi baru di tengah masyarakat urban.
Perjalanan panjang ke depan bagi seluruh pengurus Yakuza Maneges adalah tentang bagaimana menjaga kesucian niat khidmat kepada umat sembari tetap memuliakan marwah hukum yang berlaku di Republik Indonesia.(*)
Oleh: Ferry Hamid
(Tokoh Pemuda Peraih Penghargaan Most Valuable Person di Anugerah Times Award (ATI) 2024)
