JAKARTA | TAGAR INDONESIA.COM – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik kembali dana sebesar Rp 75 triliun dari simpanannya di perbankan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menarik dana sebesar Rp 75 triliun dari total Rp 276 triliun yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan.
Dana tersebut ditarik untuk dibelanjakan kembali guna mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sekarang di bank ada Rp 201 triliun, yang Rp 75 triliun kita tarik tapi kita belanjakan lagi, jadi masuk ke sistem tapi enggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi,” ujar Purbaya Rabu (31/12/2025).
Penarikan ini bertujuan untuk mendukung belanja pemerintah pusat maupun daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mengakui kebijakan penempatan dana di perbankan sebesar 200 tiliun beberapa waktu lalu ini dinilai belum berjalan optimal.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, kredit perbankan tercatat 7,36% secara tahunan (year on year/yoy).
“Hal tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah dengan bank sentral,” ujar Purbaya dalam konfrensi pers di depan awak media Rabu (31/12/2025).
Berkaca dari itu, kata Purbaya kordinasi antara pemerintah dan bank sentral terus diperbaiki dan disinkronkan. Sehingga nantinya dana yang ditempatkan di bank sentral bisa optimal di tahun 2026.
“Dengan perbaikan itu pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan bisa didorong mencapai 6%,” papar Purbaya.
Seperti diketahui, Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp 276 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).
Detailnya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp 80 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, dan Bank DKI Rp 1 triliun.
Purbaya menegaskan dana yang ditarik itu digunakan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan BI yang belum sepenuhnya sinkron.
“Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya pula.
Ia menyebut dalam dua minggu terakhir, BI mulai mendukung kebijakan pemerintah sehingga likuiditas di sistem perekonomian akan semakin longgar.
“Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan (tumbuh) 6%, walaupun di APBN 5,4% ya, saya akan paksa dorong ke 6%, dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral,” pungkasnya. (Red/gus)
