IMG-20260209-WA0001
IMG-20260209-WA0015
IMG-20260218-WA0002
1771476803488
IMG-20260219-WA0009
IMG-20260219-WA0008
previous arrow
next arrow

Lindungi Ekonomi Wong Cilik, Kades dan Warga Menolak  Pendirian Indomaret di Desa Tumpuk Renteng, Turen

  • Bagikan
banner 468x60

MALANG | TAGAR INDONESIA.COM – Rencana pendirian gerai ritel modern Indomaret di Desa Tumpuk Renteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur mendapat penolakan dari warga dan kepala desa.

Hal ini tegas disampaikan Kepala Desa Tumpuk Renteng Ainul Yaqin saat menggelar pertemuan dengan warga pada Rabu (28/1/2025).

Hal ini dilakukan kepala desa sebagai bentuk keberpihakan terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.

Kepala Desa Tumpuk Renteng Ainul Yaqin mengatakan kehadiran Indomaret dikhawatirkan akan berdampak langsung pada menurunnya pendapatan toko kelontong dan warung-warung milik warga yang selama ini sudah penopang utama ekonomi desa.

“Saya khawatir dengan adanya Indomaret ini justru akan mematikan usaha kecil warga saya. Warung-warung dan toko milik masyarakat bisa kehilangan pembeli. Ekonomi rakyat jauh lebih penting dan itu yang harus saya kawal,” ujar Ainul Yaqin.

Baca Juga:  Toko Kelontong Madura Samping Mie Gacoan Longsor, Satu Penjaga Tewas Terseret Arus Sungai

Menurut Ainul Yaqin desa memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi pelaku usaha kecil agar tidak tergerus oleh ekspansi ritel modern yang memiliki modal dan sistem bisnis jauh lebih besar.

Penolakan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari warga.

Mereka menilai keberadaan minimarket waralaba tidak sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi desa dan berpotensi memperlebar kesenjangan usaha.

Salah satu warga menyampaikan bahwa warung tradisional selama ini tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa.

“Kalau Indomaret masuk, kami yang punya warung kecil pasti kalah bersaing. Kami minta pemerintah desa tetap berpihak pada rakyat kecil,” ucapnya.

Ainul Yaqin menegaskan, selama dirinya menjabat, kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata investasi.

Baca Juga:  Walhi Jawa Timur Kecam Penebangan Pohon Beringin di Jalan Raya Singosari

“Selama saya masih menjadi Kepala Desa, kebijakan yang menyangkut ekonomi rakyat akan saya kawal. Jangan sampai pembangunan justru mengorbankan warga sendiri,” pungkasnya. (Ghufron/Red).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilindungi Hak Cipta