IMG-20250401-WA0004
IMG-20250410-WA0061
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

PusDek Cium Aroma Pungli di Pengadaan KTA Pramuka di Kabupaten Malang

  • Bagikan
banner 468x60

TAGAR INDONESIA.COM – Aroma dugaan pungli menyeruak di lingkungan Gerakan Pramuka Kwartir Kabupaten Malang.

Sebab Kwarcab Pramuka di Kabupaten mengeluarkan kebijakan pembuatan KTA dengan harus membayar 15.000/orang.

Example 300x600

Hal ini berdasarkan surat edaran Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Malang nomor 49/1307-C tanggal 10 Maret 2025 perihal sosialisasi potensi dan pengadaan KTA Gerakan pramuka.

Didalam surat tersebut disebutkan biaya pengadaan KTA pramuka sebesar Rp 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah).

“Orangtua murid keluhkan ada penarikan uang pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka oleh pihak sekolah,” ujar Asep Suriaman selalu direktur PusDek kepada PROKOTA.COM.

Asep Suriaman, A. Psi mengungkapkan banyak pengaduan yang masuk ke PusDek dengan menyampaikan aspirasi dari banyaknya wali murid yang anaknya diminta biaya yang sudah ditentukan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupian) untuk pembuatan KTA Pramuka.

Baca Juga:  Janji beri Mobil Operasional Kades, PusDek Menilai Bupati Malang Tak Peka Persoalan Masyarakat yang UrgentĀ 

“Apapun alasannya, menarik biaya pembuatan KTA Pramuka ke orangtua dalam kondisi ekonomi saat ini, sangat kurang tepat, emangnya biaya pembuatan seperti itu tidak adakah dari pemerintah, sampai harus di tanggung oleh murid. Jangan lihat kecil biayanya 15.000 akan tetapi kali saja berapa siswa sekolah di Kabupaten Malang ini, kalikan saja. Gak usahlah kita bilang seluruh Indonesia,” beber Asep.

Sejumlah walimurid, kata Asep mereka mengaku keberatan jika anaknya diwajibkan membuat KTA Pramuka apalagi dengan dipungut biaya sebesar 15.000 rupiah.
“Bayangkan jika punya tiga anak yang masih sekolah semuanya. Sudah berapa uangnya,” ucap Asep.

Asep menegaskan beredarnya surat edaran dari Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Mapang tentang pembuatan kartu tanda anggota (KTA) Pramuka di Kabupaten Malang bisa memunculkan potensi pungli.
“Ini sama saja dengan pungli. Kami rasa inspektorat atau APH juga bisa turun menyelidiki hal ini,” pungkasnya. (Suga)

Baca Juga:  Pastikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Banjir, Mensos RI dan Kepala BNPB Tinjau Tempat Pengungsian di BekasiĀ 

banner 120x600
  • Bagikan
Example 300x600

Example 300x600

Example 300x600

banner 720x1260

banner 720x1260

Example 300x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilindungi Hak Cipta