MALANG | TAGAR INDONESIA.COM – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo (AES) memberikan kritikan tajam atas minimnya peran pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola swasta.
Hal ini diungkapkan Andreas yang juga anggota Komisi XI DPR RI seusai acara reses di SLB YPAC Kota Malang Rabu pagi (6/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Andreas mendengar secara langsung keluhan dari pihak sekolah dan yayasan terkait minimnya bantuan dari pemerintah untuk menopang operasional SLB dan meningkatkan kualitas SLB.
Andreas yang didampingi kepala sekolah SLB Zita Margaretha dan pengurus yayasan menyaksikan langsung kondisi fasilitas sekolah yang sudah didirikan sejak 1956.
Dikesempatan itu, Andreas mendapati ruang kelas yang lapuk, area vokasi tanpa pintu dan jendela.
Tak hanya itu, Andreas juga melihat minimnya alat penunjang belajar bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
“Ada kesan SLB YPAC milik pemerintah. Padahal faktanya SLB ini dikelola yayasan atau swasta. Jadi seharusnya pemerintah daerah harus lebih peduli,” ujar Andreas seusai reses.
Berkaca dari kunjungan ini, Andreas menekankan pentingnya kehadiran negara terhadap lembaga pendidikan disabilitas, khususnya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola oleh swasta.
Andreas menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seharusnya dirasakan secara merata. Termasuk keberadaan SLB. Sehingga ini bisa memberikan kesan adanya diskriminasi tanpa memandang status sekolah negeri maupun swasta sosial.
“Justru sudah menjadi keharusan sekolah yang dikelola yayasan justru sering kali menjadi garda terdepan dalam membantu kelompok rentan,” pungkas politisi PDIP ini.
Dalam kesempatan itu, Andreas juga berkesempatan bertemu dan bercengkrama dengan 60 anak anak SLB dan orang tua siswa.
Tak hanya itu, Andreas juga memberikan sumbangan kepada pengelola SLB YPAC Kota Malang. (Red/gus)
