JAKARTA | TAGAR INDONESIA.COM – Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam MEA diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dipo diperiksa kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi yang menjerat eks Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv, pada Rabu (11/11/2026).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keketerangan.
Dipo Alam diperiksa KPK juga dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta.
Budi mengatakan di pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keterangan Dipo Alam terkait transaksi jual-beli aset dengan Haniv.
“Salah satu saksi yang diperiksa yaitu DP (Dipo Alam) berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV,” kata Budi.
Selain memeriksa Dipo, kata Budi, penyidik juga mendalami keterangan sejumlah pihak swasta terkait dugaan pemberian uang kepada Haniv terkait kasus yang sedang ditangani KPK.
“Termasuk untuk pihak-pihak swasta yang juga didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada HNV selaku pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak,” tutur dia.
Budi mengatakan, lembaga antirasuah terus menelusuri dari mana saja sumber kekayaan tidak wajar milik tersangka Haniv.
Di perkara ini, KPK menahan eks Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pada Rabu (19/8/2026).
M Haniv sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut pada 25 Februari 2025.
“KPK melakukan penahanan terhadap HNV untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Taufik mengatakan, dalam perkara ini, total gratifikasi yang diterima M Haniv untuk kepentingan sendiri mencapai Rp 20,7 miliar.
Dia mengatakan, selama menjabat, Haniv diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya.
Kasus bermula pada 2016, saat Haniv mengirimkan surat elektronik (email) kepada bawahannya (Kepala Kantor) yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya. (Red/gus)
