JAKARTA | TAGAR INDONESIA.COM – Statmen Wapres Gibran Rakabuming Raka yang akan menempuh jalur PTUN membuat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra angkat suara.
Yusri menilai tidak ada lagi jalur hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui pengadilan.
Hal ini menyusul terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran batal dan tidak sah.
Yusril mengungkapkan bahwa putusan MA tersebut bersifat final karena Gibran bukan pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan.
Dengan demikian, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.
“Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan, putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujar Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) sore.
Yusri menjelaskan perkara di MA melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat.
Sementara itu, Gibran tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kesempatan menempuh upaya hukum lanjutan.
Yusril juga menegaskan pembuktian keabsahan dokumen pendidikan semestinya dilakukan melalui proses persidangan, bukan melalui pernyataan atau pembuktian di luar pengadilan. Terlebih, perkara tersebut telah melewati proses hukum dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Membuktikan itu kan waktu sidang. Ya, kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan,” ujarnya.
Menurut Yusril, putusan MA secara tegas menyatakan surat keputusan yang diterbitkan pada Agustus 2019 batal dan tidak sah. Putusan tersebut juga memerintahkan Dirjen Dikdasmen mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa.
Dia menyebut putusan itu berlaku secara ex tunc, yakni pembatalannya dihitung sejak keputusan tersebut diterbitkan. Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung penggunaan dokumen itu sebagai salah satu persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
MA, lanjut Yusril, juga mempertimbangkan bahwa perkara tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan para kontestan pemilu, tetapi berkaitan dengan kepentingan bangsa Indonesia dan keberlangsungan demokrasi. Karena itu, MA menilai perkara tersebut tetap perlu diperiksa, meskipun telah melewati batas waktu pengajuan gugatan.
Yusril memperkirakan putusan MA akan berdampak terhadap perkara serupa yang masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan yang diajukan Mercy Barends dan Denny Indrayana berpotensi dihentikan karena objek yang disengketakan sudah diputus oleh MA.
Menurutnya, perkara di PTUN tersebut memiliki objek sengketa yang sama, yakni surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan pada 2019. Apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeksekusi putusan MA dengan mencabut keputusan tersebut, tidak ada lagi objek yang dapat disengketakan.
“Kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, suketnya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Mendikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apa lagi yang mau disengketakan?” tutur Yusril.
Dia pun memperkirakan pengadilan dapat menghentikan perkara tersebut dan menghapusnya dari register perkara PTUN Jakarta.
Terlebih, menurut Yusril, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diperkirakan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan. (Red/gus)
