PUSDEK : Ini Bukan Sekadar Aksi Demonstrasi, tetapi Alarm Keras atas Persoalan Tata Kelola Pendidikan di Kabupaten Malang
MALANG | TAGAR INDONESIA.COM – Menjelang rencana aksi demonstrasi pada 11, 18, dan 25 November 2026, banner berisi seruan reformasi pendidikan dan ajakan membersihkan dugaan praktik mafia di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mulai bertebaran di sejumlah titik wilayah Kabupaten Malang.
Banner bertajuk “Aksi Bersama: Reformasi Pendidikan & Bersihkan Mafia PGRI” tersebut menjadi simbol kegelisahan sekaligus bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dan tenaga pendidik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan pembenahan serius.
Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PUSDEK) menegaskan bahwa gerakan ini bukan semata-mata persoalan pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan momentum untuk mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola organisasi profesi guru dan sistem pelayanan pendidikan di Kabupaten Malang.
Direktur PUSDEK, Asep Suriaman, menyampaikan bahwa munculnya seruan aksi di ruang publik harus dibaca sebagai peringatan bagi seluruh pemangku kebijakan agar tidak menutup mata terhadap keresahan yang berkembang di kalangan guru.
“Ketika banner tuntutan reformasi mulai bermunculan di berbagai tempat, itu menunjukkan ada persoalan yang tidak boleh terus-menerus diabaikan. Jangan sampai suara guru hanya didengar ketika mereka diminta membayar iuran, mengikuti kegiatan, atau memenuhi kewajiban organisasi, tetapi diabaikan ketika mereka menuntut transparansi dan keadilan,” tegas Asep.
ENAM TUNTUTAN MENJADI FOKUS PERJUANGAN
Dalam seruan aksi tersebut, terdapat enam tuntutan utama yang menjadi perhatian PUSDEK dan elemen masyarakat peduli pendidikan, yaitu:
1. Segera melaksanakan Konferensi Luar Biasa (KLB) PGRI Kabupaten Malang sebagai jalan reformasi organisasi, evaluasi kepemimpinan, dan pemulihan kepercayaan anggota.
2. Membuka transparansi bantuan revitalisasi sekolah rusak, termasuk informasi anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Menuntaskan persoalan Dapodik, khususnya nasib guru yang telah mengabdi bertahun-tahun tetapi belum terakomodasi dalam sistem pendataan pendidikan.
4. Menghentikan segala bentuk komersialisasi terhadap guru, termasuk dugaan praktik pungutan yang membebani tenaga pendidik melalui kegiatan, workshop, maupun program organisasi.
5. Membuka transparansi keuangan PGRI, termasuk audit iuran anggota, hibah daerah, serta seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran organisasi.
6. Memberikan jaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan nyata bagi guru, agar organisasi profesi benar-benar menjadi rumah perjuangan dan perlindungan anggotanya.
PUSDEK: JANGAN JADIKAN GURU SEBAGAI OBJEK KOMERSIAL
PUSDEK menilai organisasi profesi guru seharusnya berdiri sebagai wadah perjuangan, peningkatan kompetensi, perlindungan profesi, dan penguatan solidaritas tenaga pendidik.
Bukan justru menjadi ruang yang membebani anggotanya dengan berbagai kewajiban finansial tanpa transparansi dan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Guru sudah memiliki beban besar dalam menjalankan tugas pendidikan. Jangan lagi ditambah dengan beban-beban yang tidak jelas dasar, manfaat, dan pertanggungjawabannya. Jika ada iuran, pungutan, atau kegiatan berbayar, buka semuanya secara transparan. Jangan alergi terhadap audit dan kritik,” lanjut Asep.
PUSDEK juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tidak bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut nasib guru, kepemimpinan sekolah, pendataan Dapodik, serta pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan.
Dinas Pendidikan harus hadir sebagai institusi pelayanan publik yang menjamin tata kelola pendidikan berjalan transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
AKSI DAMAI, BUKAN SEKADAR SEREMONIAL
Rencana aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 11, 18, dan 25 November 2026 mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai tersebut akan mengambil rute pergerakan dari Kantor PGRI menuju Kantor Dinas Pendidikan dan berakhir di Gedung DPRD Kabupaten Malang.
PUSDEK menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Aksi diharapkan berlangsung damai, tertib, tanpa kekerasan, serta tetap mengedepankan kepentingan pendidikan dan perlindungan terhadap tenaga pendidik.
“Kami tidak sedang memusuhi organisasi ataupun institusi. Yang kami lawan adalah tata kelola yang tidak transparan, praktik yang merugikan guru, serta segala bentuk penyalahgunaan kewenangan apabila terbukti terjadi. Jangan takut terhadap kritik. Justru organisasi dan birokrasi yang sehat harus berani membuka diri,” tegasnya.
Asep menambahkan, reformasi pendidikan tidak mungkin terwujud apabila guru masih menghadapi persoalan internal organisasi, ketidakpastian perlindungan profesi, dan lemahnya transparansi kebijakan.
PUSDEK mengajak seluruh elemen masyarakat, tenaga pendidik, pemerhati pendidikan, dan pemangku kebijakan untuk mengawal gerakan reformasi ini.
Sebab, pendidikan bukan milik segelintir elite organisasi ataupun pejabat birokrasi. Pendidikan adalah kepentingan publik, dan guru merupakan salah satu pilar utamanya.
Guru Berdaya, Pendidikan Maju, Indonesia Kuat!
