
MALANG | TAGAR INDONESIA.COM – Kejaksaan Negeri Kota Malang angkat bicara soal adanya oknum yang mencatut dan mengatasnamakan utusan Utara “Kejaksaan Negeri”.
Lewat Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Malang, M.Khoirul Anam dalam rilisnya mengatakan menanggapi beredarnya pemberitaan dan informasi di sejumlah kanal media online maupun ruang publik mengenai dugaan yang mencatut nama pegawai Kejaksaan yang meminta proyek.
Rilisnya ini sekaligus sebagai bentuk klarifikasi dan tanggung jawab penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa narasi dan tudingan yang dimuat dalam pemberitaan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar,” ujar Anam dalam rilisnya.
Anam mengungkapkan informasi yang disajikan tidak didukung oleh fakta lapangan maupun alat bukti, sehingga berpotensi menyesatkan opini publik serta mencederai reputasi kelembagaan maupun individu yang menjalankan tugas sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Selanjutnya, kata Anam, pihaknya sudah mencoba melakukan pengecekan dan klarifikasi pihak-pihak mana dan siapa yang ditekan belum ada menjelaskan maksud dari informasi tersebut sehingga tidak dapat di validasi.
Terlepas dari adanya pemberitaan yang tidak berdasar tersebut, kata Anam, pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat, insan pers, pegiat antikorupsi, serta seluruh elemen di Kota Malang yang terus berperan aktif menjadi bagian dari pengawasan publik.
Partisipasi dan kepedulian masyarakat sangat kami butuhkan untuk mengawal integritas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan hukum agar tetap bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebagai wujud komitmen terhadap pengawasan yang konstruktif dan objektif.
Tak hanya itu, kata Anam, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa pun yang memiliki data, fakta, atau bukti valid terkait adanya dugaan penyimpangan maupun permasalahan pelayanan di lapangan untuk menyampaikannya melalui kanal pengaduan resmi kami SP4N-LAPOR!
“Setiap laporan yang disertai bukti akurat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan transparan.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Malang untuk tetap bijak dalam menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya, serta terus bersinergi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum yang berintegritas,” pungkasnya.
Seperti diketahui hasil penelusuran jurnalis Tagar Indonesia bahwa oknum Doni (swasta) dan Sandi yang merupakan pegawai pidsus Kejari mulai awal Agustus 2026 diketahui berkeliling kelurahan dan kecamatan hingga OPD.
Untuk kelurahan dan kecamatan di wilayah Blimbing dengan tujuan untuk meminta jatah proyek dari RT berkelas, pokir DPRD Kota Malang, dan proyek musrenbang.
Adapun modusnya mereka mengaku sebagai utusan “Utara”. Seperti diketahui istilah Utara sebagai kata sandi yang menjelaskan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.
Hal ini yang membuat sebagian lurah dan pejabat di Pemkot Malang ketakutan dan menyerahkan proyek tersebut digarap oleh Doni selaku operator di lapangan. (Red/gus)











