JAKARTA | TAGAR INDONESIA.COM – Aksi penggeledahan dilakukan pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terkait penyidikan korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan informasi yang didapatkan jurnalis media Tagar Indonesia, penggeledahan dilakukan pihak Kejagung sejak pukul 10.30 WIB hingga 16.39 WIB di lantai enam gedung Blok 4 Kemenhut RI.
Bahkan dalam penggeledahan itu, sejumlah petugas Jampidsus bersama petugas berseragam loreng TNI mengamankan barang yang diduga sebagai barang bukti di salah satu gedung di kemenhut.
Sedangkan eselama proses pemindahan yang diduga menjadi barang bukti itu juga mendapatkan pengamanan.
Seketika itu barang bukti dibawa ke dalam box, petugas berseragam loreng dan penyidik Jampidsus itu memasukkan barang sitaan tersebut ke satu unit mobil.
Tak berselang lama setelah beberapa orang berbaju merah serta pakaian sipil tampak mengawal proses pemindahan barang tersebut langsung memasuki mobil.
Setidaknya ada lima mobil yang dinaiki tim penggeledah.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melanjutkan penyidikan korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), pada Rabu (7/1/2026) dikabarkan kembali melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp 2,7 triliun itu.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi mengenai kabar penggeledahan tersebut belum dapat memberikan tanggapan. Kata dia, belum ada informasi yang dia terima dari tim penyidikan Jampidsus terkait dengan tindakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu.
“Belum ada infonya. Nanti kalau ada kami update (rilis),” kata Anang, Rabu (7/1/2026).
Sementara pihak Kementerian Kehutanan sendiri belum memberikan pernyataan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak humas menyatakan masih harus berkoordinasi.
Sebagaimana diketahui, kasus korupsi pemberian IUP nikel di Konawe Utara ini, semula dalam pengusutan di KPK sejak 2017. Dan KPK sudah menetapkan tersangka terhadap mantan bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman pada Oktober 2017.
KPK dalam penjelasannya saat itu mengatakan, Aswad melakukan korupsi dengan menerbitkan IUP hanya dalam satu hari untuk 17 perusahaan pertambangan nikel. Dan IUP tersebut di antaranya merupakan lahan atas kepemilikan sah PT Aneka Tambang (Antam).
Dalam penyidikan di KPK, Aswad menerima uang Rp13 miliar.
Dan dari penyampaian KPK kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp2,7 triliun.
Pada September 2023, KPK sempat akan melakukan penahanan terhadap Aswad.
Akan tetapi Aswad dalam kondisi sakit sehingga penahanan pun dibatalkan.
Diketahui belakangan, KPK diam-diam menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus pada Desember 2024.
Dan KPK pun baru mengakui penerbitan SP3 tersebut, pada Desember 2025. Hal itulah menjadi sorotan publik dalam kasus ini. (Red/gus)
