TAGAR INDONESIA.COM – Sejumlah Massa Aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turun ke jalan untuk demo ‘Indonesia Gelap’, Senin (17/2/2025)
Mahasiswa yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini menuju kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Aksi ini sebagai bentuk menentang kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran hampir di semua kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah yang disebut oleh Presiden Prabowo sebagai langkah efisiensi
Pemerintah RI dibawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran yang dinilai para mahasiswa tidak jelas arahnya. Makanya mereka menyuarakan tagar #INDONESIA GELAP.
Bahkan dalam kesempatan itu, mereka juga membacakan 13 tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan itu mulai dari isu pendidikan hingga merombak Kabinet Merah Putih lantaran ada sejumlah menteri yang tidak bekerja maksimal.
Adapun tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Bagas menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan para mahasiswa tersebut.
“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ucap Bagas dengan lantang di hadapan mahasiswa.
Hingga pukul 20.09 WIB, massa belum membubarkan diri dari Jalan Medan Merdeka Barat kawasan Patung Kuda.
Polisi sempat mengimbau massa untuk bubar. Imbauan itu direspons massa dengan lemparan botol minuman mineral.
Adapun 13 poin tuntutan massa aksi sebagai berikut :
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
Baca juga:
Massa Mahasiswa Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Patung Kuda Terus Bertambah
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. (Galih)
