MALANG | TAGAR INDONESIA.COM – Banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang dihadapi Kota Malang seiring statusnya menuju Kota Metropolitan.
Salah satu yang mengkhawatirkan tak lain potret sosial terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi “pekerjaan rumah” yang memerlukan penanganan serius.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim Dr Sri Untari Bisowarno M.AP saat menjadi narasumber FGD bertajuk “Malang Bersuara Menuju Kota Metropolitan” Di Cafe Jeep Sawojajar Kota Malang Selasa (30/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Sri Untari memaparkan data yang cukup memprihatinkan dari UPT PPA Kota Malang sepanjang tahun 2025.
Masalah sosial masih didominasi oleh konflik hak asuh anak dan kekerasan seksual.
Tercatat ada 26 kasus terkait hak asuh anak. Selain itu, angka kekerasan seksual cukup mencolok dengan 19 kasus persetubuhan (8 perempuan dewasa, 11 anak) dan 18 kasus pelecehan (5 perempuan dewasa, 13 anak).
“Masalah sosial seperti trafficking dan kekerasan psikis masih menghantui dan butuh penanganan serius,” ujar Sri Untari.
Selain soal kekerasan perempuan dan anak, problem lain Kota Metropolitan yang harus mendapatkan perhatian serius
adalah angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Meskipun di Kota Malang turun drastis dari 5.555 anak di tahun 2024 menjadi 3.250 anak per Juni 2025.
“Faktor utama ATS bukan hanya masalah biaya, melainkan ketidaktahuan masyarakat bahwa sekolah saat ini sudah gratis,” tutur politisi PDIP ini.
Di sektor kesehatan, lanju Untari cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang per Agustus 2025 telah mencapai 95,04%.
Pemerintah Kota kini tengah mengejar target nasional sebesar 98% guna memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara.
Sri Untari mengungkapkan bahwa ekonomi Kota Malang menunjukkan resiliensi yang luar biasa.
Hingga Triwulan II/2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 6,37% (YoY).
Angka ini didorong kuat oleh sektor sekunder (industri dan manufaktur) yang tumbuh melesat sebesar 8,02%.
“Pendorong utamanya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang naik 6,02%. Ini menunjukkan investasi fisik di Malang terus bergerak,” kata Untari.
“Namun, pemerintah kota tidak boleh terlena. Layanan publik dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas untuk menekan angka kemiskinan lebih dalam lagi,” sambungnya.
Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, angka pengangguran (TPT) di Kota Malang berhasil ditekan hingga ke level 5,69%, turun dari tahun sebelumnya.
Menariknya, sektor industri berhasil menyerap tambahan sekitar 17.413 pekerja, meski tantangan besar masih ada pada lulusan SMP yang menyumbang angka pengangguran tertinggi sebesar 8,81%.
Media memiliki peran vital di sini, bukan sekadar memberitakan kejadiannya, tapi menjadi bagian dari edukasi pencegahan agar masyarakat berani melapor,” tambah politisi senior tersebut.
Menutup paparannya, Sri Untari mengingatkan bahwa media massa harus menjadi “kompas” bagi arah pembangunan Malang ke depan.
Di tengah transisi menuju Kota Metropolitan, media diharapkan mampu menyeimbangkan antara kemajuan infrastruktur dengan isu-isu kemanusiaan.
“Malang Metropolitan bukan hanya soal gedung tinggi dan jalan tol, tapi tentang bagaimana setiap anak bisa sekolah, setiap warga bisa berobat, dan setiap perempuan merasa aman di ruang publik,” pungkasnya. (Red/gus)
