JOGJAKARTA | TAGAR INDONESIA.COM — Aksi penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terus berlanjut pasca putusan MK dan MA yang tidak mengakui adanya surat keterangan (suket) kelulusan SMA Gibran.
Terbaru aksi penurunan foto Wapres terjadi di Gedung DPRD DIY.
Bahkan aksi ini menjadi perhatian viral di media sosial, Rabu (4/11/2026).
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik mengatakan tindakan tersebut merupakan spontanitas peserta audiensi Forum Kebangsaan DIY, bukan inisiatif pihak dewan.
Peristiwa itu terjadi saat Forum Kebangsaan DIY menyampaikan aspirasi dalam audiensi bersama DPRD DIY.
Sejumlah peserta menyuarakan tuntutan mereka, termasuk meminta foto Gibran yang terpasang di ruang Badan Anggaran DPRD DIY diturunkan.
Imam mengatakan permintaan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang peserta. Dia memastikan DPRD DIY tidak merencanakan aksi penurunan foto tersebut.
“Ya, ada ibu-ibu tadi yang berteriak meminta supaya foto Pak Wapres itu diturunkan,” kata Imam seusai audiensi.
Menurut Imam, foto Gibran hanya diturunkan selama audiensi berlangsung. Setelah kegiatan selesai, foto tersebut kembali dipasang di tempat semula.
DPRD DIY Tunggu Sikap Resmi Partai di Pusat
Audiensi Forum Kebangsaan DIY juga memuat tuntutan agar Gibran dimakzulkan atau mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Menanggapi aspirasi tersebut, Imam menyatakan DPRD DIY menghormati pendapat yang disampaikan peserta.
Namun, pihaknya masih menunggu perkembangan proses dan sikap resmi partai politik di tingkat pusat.
“Di pusat sedang berproses. Kami menunggu sikap resmi dari pusat. Saya kira mereka akan memberikan kebijakan yang paling pas terkait keputusan kita ataupun keputusan dari MK,” ujarnya.
Imam tidak menyampaikan keputusan DPRD DIY terkait tuntutan tersebut. Dia menegaskan pihaknya masih menantikan perkembangan di tingkat pusat.
Sultan HB X Sebut Foto Wapres Semestinya Tetap Dipasang
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, turut memberikan tanggapan mengenai penurunan foto Gibran.
Menurut Sultan, foto Wakil Presiden RI semestinya tetap dipasang selama yang bersangkutan masih menjabat dan belum ada pergantian.
“Ya, sesuai ketentuannya, itu kan Wakil Presiden. Selama Wakil Presiden belum turun atau belum berganti, ya sudah,” kata Sultan.
Pernyataan Sultan tersebut menegaskan bahwa pemasangan foto pejabat negara tetap mengikuti status jabatan yang bersangkutan.
Forum Kebangsaan DIY Minta Gibran Dimakzulkan
Sementara itu, perwakilan Forum Kebangsaan DIY sekaligus Ketua Forum Ukhuwah Islam (FUI), Syukri Fadholi, menyampaikan sejumlah tuntutan dalam audiensi. Mereka meminta mantan Presiden Joko Widodo diadili serta Gibran dimakzulkan atau mengundurkan diri.
Syukri menilai kondisi bangsa saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Dalam penyampaian aspirasinya, dia juga menyinggung dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta polemik ijazah Jokowi.
“Kami memohon dengan segala hormat agar mantan Presiden Jokowi yang memiliki indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme wajib diadili. Demikian pula Gibran wajib dimakzulkan atau mengundurkan diri,” ujarnya.
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menambahkan penurunan foto Gibran merupakan tindakan spontan peserta audiensi. Namun, dia menyebut tindakan tersebut juga mengandung pesan politik terkait tuntutan mereka terhadap Wakil Presiden.
“Penurunan foto itu sebenarnya spontanitas saja. Penurunan ini mengandung pesan bahwa penurunan Gibran harga mati. Seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat,” kata Chirzin.
Dengan demikian, penurunan foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD DIY berlangsung sebagai bagian dari dinamika audiensi Forum Kebangsaan DIY.
Foto tersebut telah kembali dipasang setelah kegiatan selesai, sementara tuntutan peserta masih menunggu perkembangan di tingkat pusat. (Red/gus)
