JAKARTA | TAGAR INDONESIA.COM – Sikap tegas lagi-lagi ditunjukkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjaga keuangan negara.
Kali ini Purbaya menolak jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dipakai untuk menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang kini dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC ).
Terlebih lagi anggarannya mencapai 180 triliun.
Purbaya menilai tanggung jawab pembayaran utang Whoosh seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya seperti apa,” ujar Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Hingga saat ini Kemenkeu belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara.
Akan tetapi Purbaya menilai bahwa Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak perlu mengandalkan APBN.
“Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri. Sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” bebernya.
Purbaya mengatakan Danantara seharusnya bisa menjalankan kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki.
Dengan demikian, pemerintah tidak ingin terus menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi tersebut.
Tak hanya itu, Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih.
Jadi, skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” pungkasnya.
Seperti diketahui, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC.
Perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra China.
Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. (Red/gus)
